Review: Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja, Bab 1 Differensiasi Agraria di dalam Perspektif Sejarah, Jan Breman

Tema besar yang memayungi dari review artikel ini adalah distribusi dan akumulasi asset – asset produktif dan dalam hal ini adalah tanah. Dalam artikel ini terlihat adanya struktur pembatasan untuk adanya kepemilikan tanah secara individual yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Struktur pembatasan sosial budaya masyarakat dalam kegiatan ekonomi ini menjadi struktur pendukung bagi pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya dari petani. Dalam artikel ini kental dengan nuansa hegemoni pemerintah yang sedang berkuasa waktu itu. Pembatasan kepemilikan tanah oleh pemerintah ini juga terkait erat dengan akses pemerintah untuk mendapatkan tenaga kerja. Resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan ini adalah dengan adanya fakta beberapa petani yang meninggalkan desanya sehingga tidak mendapatkan jatah tanah yang dibagi – bagi secara ‘semena – mena’ oleh pemerintah desa yang merupakan kaki tangan pemerintah kolonial masa itu dan menjadi pekerja. Kedudukan mereka sebagai pekerja dan bukannya pemilik membuat mereka memiliki bargaining position di mana mereka dapat menentukan upah yang mereka inginkan karena kepala desa atau pemerintah desa yang kehilangan penduduknya itu mau tidak mau harus menyewa mereka demi pemenuhan permintaan pemerintah.  Dan posisi pekerja ini juga memungkinkan mereka untuk bisa ke lapisan di atasnya.

Kondisi yang disampaikan dalam artikel ini menurut saya contoh sebuah kebijakan yang melalui proses top – down. Beberapa pergerakan yang dilakukan oleh beberapa LSM pemerhati masalah petani berusaha untuk mempengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan secara bottom – up. Sebagai antropolog, yang oleh sebuah sumber dikatakan bahwa antropolog mampu melihat segalanya secara menyeluruh, bagaimana kita akan mengambil posisi kita dalam melihat kebijakan yang top – down ini?